Beranda Fokus Sepakbola Nasional Butuh Injeksi Hibah APBD?

Sepakbola Nasional Butuh Injeksi Hibah APBD?

Industri sepakbola Indonesia mengalami titik nadir. Transformasi menuju era profesionalisme sepenuhnya sejak beberapa tahun lalu tidak berjalan mulus. Penyebabnya, kemampuan klub untuk mandiri dan survive masih belum teruji. Hal ini diperparah dengan gangguan stabilitas kompetisi akibat persaingan dua kubu yang sempat berseberangan dalam perebutan kekuasaan sepakbola nasional.

Sejatinya momen perubahan ke arah sepakbola industri mendapat dukungan dari berbagai pihak. Angin segar datang dari pemerintah berupa dukungan politis tentang penerbitan larangan penggunaan dana hibah APBD kedalam klub sepakbola profesional.

Kebijakan ini sebenarnya memberikan harapan baru akan terciptanya persaingan fair antar peserta kompetisi. Harapannya isu politis menggunakan media klub sepakbola dapat diminimalisir, sekaligus memberikan ruang harapan baru bagi klub swasta seperti Arema dan Pelita Jaya yang selama ini harus susah payah melawan dominasi klub ‘pelat merah’ penerima hibah APBD.

Hibah APBD kepada klub profesional memberikan peluang untuk menyuburkan praktek kleptokrasi. Isu mark up dan pemborosan dana dapat terjadi. Mereka (klub) seringkali hanya fokus pada kebutuhan konsumtif (belanja pemain dan operasional klub). Adakah klub sepakbola nasional yang pernah transparan dalam penggunaan dana APBD-nya kepada publik?

Dalih memberikan sumber hiburan bagi rakyat memberikan sisi ironi dan naif. Penggunaan hibah APBD dapat berkesan glamour dan hedonis. Tak heran tiap tahun perilaku konsumtif ini turun mendorong ‘inflasi’ berupa harga pemain yang terus meningkat tiap tahun(disamping kebijakan klub yang hanya berani mengontrak skuad untuk jangka pendek semata).

Seringkali pendanaan APBD kepada klub sepakbola mengalahkan kebutuhan publik primer seperti kesehatan, sosial, fasilitas umum dan kebutuhan infrastruktur penting lainnya.

Beberapa klub menjadi ‘besar’ berkat injeksi pendanaan APBD. Dalam lima tahun saja(2005-2010), beberapa klub dapat mendapatkan suntikan dana sebesar 100 miliar rupiah. Angka ini dapat bertambah jika dewan kota setempat menyetujui tambahan dana yang dikucurkan ke klub lewat perubahan anggaran keuangan. Jadi dalam satu tahun, klub dapat ‘mengajukan’ anggaran dana sebanyak dua kali.

Uang sebesar 100 miliar seringkali terbuang percuma karena dihabiskan untuk membiayai kebutuhan belanja pemain dan menutupi operasional. Nyaris tidak tersisa dana yang dapat digunakan klub untuk membangun kerajaan bisnis dan memutar mesin industrinya. Akibatnya tiap tahun klub masih bergantung pendanaan APBD agar tetap survive mengikuti kompetisi di musim berikutnya.

Praktek demikian berjalan bertahun-tahun, nyaris tanpa perbaikan yang berarti. Berbagai wacana dan permintaan untuk menghentikan penggunaan dana APBD bagi klub sepakbola profesional menguap tak berbekas. Sejak Liga Indonesia bergulir di tahun 1994, tidak terhitung banyaknya klub eks Galatama (cikal bakal kompetisi semi profesional di Indonesia) yang berguguran akibat tak mampu bersaing dengan klub penikmat dana APBD.

Disaat klub swaasta ini terbatas pendanaannya dan bergantung pada performance keuangan ‘induk perusahaannya’, para pesaingnya klub pelat merah tetap melenggang kangkung menikmati pendanaan APBD yang ironisnya seringkali meningkat setiap tahun. Seringkali prosentase kenaikan anggaran yang diberikan ke klub melebihi laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah setempat!

Sisi ironi lain berupa alasan pendanaan APBD untuk meraih prestasi dapat bernilai absurd. Jika parameternya adalah gelar juara atau setidaknya peringkat papan atas, maka pendanaan via APBD sebenarnya tidak menjamin tercapainya tujuan. Artinya hanya ada segelintir klub yang mampu merasakannya. Sebagian besar diantaranya terpaksa gigit jari meski sudah disokong gelontoran dana APBD.

Dengan adanya pelarangan pendanaan klub lewat hibah APBD, kini seluruh peserta kompetisi dapat berdiri sejajar. Sebagian besar klub sepakbola dapat merasakan kesusahan yang pernah diderita Arema atau klub lain yang telah berguguran karena tidak mampu bersaing dengan klub ‘pelat merah’ yang mendapat jaminan pendanaan lewat APBD.

Imbal balik lain juga didapatkan masing-masing pemerintah daerah. Kuota anggaran yang sebelumnya dipakai untuk pendanaan klub sepakbola dapat dialihkan untuk kebutuhan mendesak lain.

Bagi para klub, inilah saatnya perang kreatifitas dan inovasi agar tetap bertahan. Persaingan tidak sehat yang  terpelihara selama bertahun-tahun diharapkan tak lagi terulang. Kini terpampang masa depan cerah yang harus digarap oleh klub untuk jangka waktu panjang.

Untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah perkara mudah. Mental ‘pengemis’ harus dibuang, diganti dengan pemikir inovatif yang siap bekerja keras merealisasikan idenya. Tanpa hibah APBD, kini manajemen klub dihadapkan pada kenyataan. Ada peluang dan tantangan yang harus digarap demi hidupnya klub tersebut.

Kerjasama dari berbagai pihak (pengelola liga, klub, pemerintah hingga suporter) turut memegang peranan. Pengelola liga memberikan dukungan berupa aturan dan kebijakan yang menguntungkan para klub mandiri. Dukungan dapat berupa insentif share hak siar dan sponsorship yang lebih besar, syukur-syukur jika besarannya sebanding dengan hibah APBD yang pernah diterima klub-klub terdahulu.

Pemerintah dapat memberikan dukungan kepada klub mandiri berupa perbaikan infrastruktur, kemudahan dalam pemberian izin berinvestasi, dan lain sebagainya.

Tinggalkan Pesan

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.